SVLK (LVLK-028-IDN)
SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) adalah sistem untuk memastikan penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan dan atau kelestarian pengelolaan hutan. Dengan kata lain merupakan akronim dari sistem jaminan legalitas kayu nasional Indonesia yang dibangun di atas konsensus multistakeholder nasional. Sistem ini bersifat mandatory, seiring dengan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa dalam program FLEGT-VPA bahwa semua produk kayu yang masuk Uni Eropa harus bersertifikat (Kayu Legal) sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam peraturan Kementerian Perdagangan RI telah menerbitkan aturan Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 Jo Permendag Nomor 93 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020, sehingga SVLK ini bersifat mandatory/wajib di Indonesia.
Ruang Lingkup :
1. IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 m3 per tahun
2. IUPHHK kapasitas produksi ≥ 6.000 m3 per tahun
3. IPKR
4. IUI kategori kecil
5. IUI kategori menengah
6. IUI kategori besar
Penerbitan Dokumen V-Legal
Ekspor produk industri hasil hutan wajib menggunakan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan. Dokumen tersebut berupa Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT.
Penerbitan Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT dilakukan oleh Lembaga Penerbit (LVLK) kepada eksportir yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Prosedur Penerbitan Dokumen V-Legal:
1. Permohonan Penerbitan
2. Verifikasi Permohonan
3. Penerbitan Dokumen
ISPO (Proses)
Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk Memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, Meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional dan Meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
Green Gold Label (GGL)
The Green Gold Label (GGL) is an international certification program for sustainable biomass that was founded in 2002 and is owned by the Green Gold Label Foundation. GGL was one of the earliest biomass certification schemes.
GGL certification covers the complete supply chain from production, processing, transportation to end use for bioenergy and bio-based applications. The scope includes wood biomass, agricultural residues and wood waste, as well as bioliquids.
Green Gold Label primaliry focuses on two market segments:
– Biomass for the production of biobased chemicals and other products, and
– Biomass for electricity and heat production.
Specific standards are applicable depending on the exact nature your business, such as:
- Chain of custody
- Forest management sources
- Agricultural sources
- Generators/utilities (the energy producers)
Green Gold Label certification is done by accredited, independent third party inspection bodies. It is exactly this independent certification that gives Green Gold Label its credibility. Auditing takes place on a yearly basis. The Certification Register is an actual account of the GGL certificates issued.
