Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) adalah sistem untuk memastikan penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan dan atau kelestarian pengelolaan hutan. Dengan kata lain merupakan akronim dari sistem jaminan legalitas kayu nasional Indonesia yang dibangun di atas konsensus multistakeholder nasional. Sistem ini bersifat mandatory, seiring dengan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa dalam program FLEGT-VPA bahwa semua produk kayu yang masuk Uni Eropa harus bersertifikat (Kayu Legal) sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam peraturan Kementerian Perdagangan RI telah menerbitkan aturan Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 Jo Permendag Nomor 93 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020, sehingga SVLK ini bersifat mandatory/wajib di Indonesia.

Ruang Lingkup :

  • PBPHH skala usaha kecil dengan kapasitas produksi < 2.000 m3 (kurang dari dua ribu meter kubik) per tahun;
  • PBPHH skala usaha menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m3 s.d < 6.000 m3 (dua ribu meter kubik sampai dengan kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun;
  • PBPHH skala usaha besar dengan kapasitas produksi ≥ 6.000 m3 (lebih besar sama dengan enam ribu meter kubik) per tahun;
  • PB untuk kegiatan usaha industri (d/h IUI) kategori kecil;
  • PB untuk kegiatan usaha industri (d/h IUI) kategori menengah;
  • PB untuk kegiatan usaha industri (d/h IUI) kategori besar


Proses Sertifikasi SVLK


Tanya Jawab SVLK

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) adalah sistem verifikasi multistakeholder untuk memastikan kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia berasal dari sumber yang legal dan lestari.
SVLK diwajibkan oleh regulasi Indonesia untuk memastikan produk kayu legal, mendukung daya saing di pasar global, dan mengurangi praktik penebangan ilegal.
V-Legal adalah dokumen resmi yang membuktikan produk kayu telah melalui verifikasi SVLK dan memenuhi persyaratan legalitas dan kelestarian sesuai peraturan.
Semua pelaku usaha di rantai pasok kayu—dari penebangan, pengolahan, hingga perdagangan—wajib memiliki sertifikasi SVLK bila produknya beredar di pasar Indonesia.
Durasi bervariasi tergantung kompleksitas sistem dan kesiapan dokumen, umumnya beberapa minggu hingga beberapa bulan sejak aplikasi diterima.
Manfaat utama: kepastian legalitas, akses pasar domestik dan internasional (mis. EUTR), pengurangan audit berulang, serta peningkatan citra perusahaan.
Tahapan meliputi: pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan (audit), dan penilaian kesesuaian sebelum penerbitan sertifikat atau dokumen V-Legal.
Perusahaan menerima laporan ketidaksesuaian, wajib melakukan perbaikan, kemudian mengikuti audit ulang sebelum sertifikat atau V-Legal dapat diterbitkan.
Tidak. SVLK adalah sistem nasional Indonesia untuk legalitas dan kelestarian; FSC merupakan skema sertifikasi internasional. Keduanya dapat dilengkapi secara terpisah.
PT. SBC ASIA Sertifikasi siap menjadi mitra strategis Anda. Sebagai lembaga sertifikasi yang ditetapkan pemerintah, kami menyediakan layanan verifikasi SVLK yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kepuasan klien. Hubungi kami sekarang dan wujudkan komitmen legalitas kayu Anda bersama SBC Asia Sertifikasi.

Lihat Layanan ISPO →